JAKARTA - Pemerintah Indonesia semakin serius memperkuat kawasan swasembada pangan, energi, dan air dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menekankan pentingnya menjadikan aspek lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan kawasan strategis tersebut.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air yang berlangsung di Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri BUMN.
Lingkungan Jadi Pilar Utama
Dalam rapat tersebut, Zulhas menegaskan bahwa pembangunan kawasan pangan harus benar-benar memperhatikan keamanan lingkungan, kepastian hukum, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Menurutnya, setiap kebijakan dan langkah teknis yang diambil tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan yang menjadi penopang utama ketahanan pangan dan energi.
“Pemerintah sedang memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah dijalankan dengan cara yang benar dan memprioritaskan keamanan aspek lingkungan, mulai dari penataan tata ruang hingga kelengkapan administratif lain,” ujar Zulhas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tata kelola tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga mencakup integrasi aspek ekologis dan sosial.
Pentingnya Sinkronisasi Tata Ruang
Zulhas juga menekankan perlunya sinkronisasi antara tata ruang nasional dengan tata ruang daerah. Hal ini bertujuan agar pengembangan kawasan swasembada tidak bertabrakan dengan fungsi lindung maupun area konservasi yang memiliki peran vital.
Dengan adanya keselarasan tata ruang, pemerintah dapat mencegah konflik pemanfaatan lahan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai urusan administratif, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan lainnya.
Penyelesaian administrasi yang tepat akan mendukung efisiensi pembangunan serta menjamin ketahanan jangka panjang kawasan.
Dukungan Terhadap Agenda Pangan Berdaulat
Menurut Zulhas, strategi penguatan kawasan swasembada pangan bukan hanya tentang penyediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga bagian dari agenda besar menuju kedaulatan pangan nasional.
“Langkah ini akan memperkuat agenda pangan berdaulat sekaligus mendukung target penurunan emisi dan adaptasi iklim,” tutup Zulkifli Hasan.
Dengan kata lain, pembangunan kawasan pangan berkelanjutan akan menjadi motor penggerak yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim global.
Keterlibatan Multi-Sektor
Rakortas yang digelar di Jakarta tersebut menunjukkan adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kehadiran pejabat dari berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga agraria, memperlihatkan bahwa penguatan kawasan pangan tidak bisa hanya ditangani oleh satu institusi saja.
Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat tercapainya swasembada pangan, energi, dan air, sekaligus menghindarkan Indonesia dari potensi krisis ketahanan di masa depan. Selain itu, keterlibatan multi-sektor juga memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dan berimbang.
Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, aspek lingkungan memang tidak bisa diabaikan. Kawasan swasembada pangan harus mampu menjawab tantangan ganda: memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
Pemerintah menilai pendekatan ini sangat penting, mengingat degradasi lingkungan yang tidak terkendali akan berdampak pada produktivitas lahan serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan menjaga kelestarian hutan, air, dan tanah, kawasan swasembada dapat menjadi model pembangunan hijau yang tetap mengedepankan keberlanjutan.
Kepastian Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat
Selain aspek lingkungan, Zulhas juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam setiap tahap pembangunan kawasan. Legalitas yang jelas akan memudahkan investor, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam memajukan sektor pangan dan energi.
Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat lokal juga harus menjadi fokus utama. Warga di sekitar kawasan swasembada perlu dilibatkan, baik melalui program pelatihan, penyediaan lapangan kerja, maupun akses terhadap hasil pembangunan. Dengan begitu, manfaat pembangunan bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat.
Mendukung Penurunan Emisi
Zulhas menegaskan bahwa kebijakan swasembada pangan yang dijalankan pemerintah tidak terlepas dari komitmen terhadap penurunan emisi.
Integrasi antara pengelolaan pangan dan upaya mitigasi perubahan iklim akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
Pendekatan ini juga selaras dengan berbagai target global, seperti Paris Agreement, yang mendorong setiap negara untuk berkontribusi dalam menekan laju pemanasan bumi.
Optimisme Menuju Masa Depan
Dengan semua langkah yang sedang dilakukan, pemerintah optimistis pembangunan kawasan swasembada pangan akan memberikan manfaat luas. Selain menjawab kebutuhan dasar rakyat, kawasan ini juga akan memperkuat ketahanan nasional di sektor pangan, energi, dan air.
Ke depan, keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan kawasan berbasis keberlanjutan.
Komitmen pemerintah melalui Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menandai arah baru pembangunan pangan di Indonesia.
Dengan menjadikan aspek lingkungan, kepastian hukum, dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas, kawasan swasembada pangan bukan hanya menjadi proyek ketahanan pangan semata, melainkan juga simbol dari pembangunan berkelanjutan.
Pendekatan holistik ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan, sehingga Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus memenuhi kebutuhan rakyat secara adil dan berkelanjutan.