Sinergi Pemerintah Perkuat Pemerataan Pendidikan Melalui KIP-K
JAKARTA - Akses pendidikan yang merata kembali menjadi sorotan dalam forum nasional yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Dalam kegiatan Executive Brief bertema “Optimalisasi Pemerataan Pendidikan Beasiswa KIP-K dan PIP Menuju Indonesia Emas 2045”, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya memperkuat program beasiswa sebagai instrumen strategis bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Jakarta, dan menghadirkan sejumlah tokoh penting dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Baca JugaWings Air Hadirkan Penerbangan Surabaya Sumenep Mulai Oktober
Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, dalam sambutannya menegaskan bahwa beasiswa bukan hanya sekadar bantuan biaya kuliah, melainkan sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Menurutnya, pendidikan adalah jalan utama untuk menyiapkan generasi emas Indonesia pada 2045.
Beasiswa Sebagai Investasi Jangka Panjang
Tamsil Linrung menilai program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki peran vital untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan belajar.
“Beasiswa harus membuka akses seluas-luasnya, memberikan dampak pembangunan, dan menjadi instrumen pengungkit kapasitas generasi muda. Jangan sampai program ini hanya berhenti sebagai ongkos belajar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tamsil menegaskan komitmen DPD RI dalam mengawal jalannya program tersebut. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dana beasiswa harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Penyalahgunaan dana beasiswa adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegasnya.
Capaian KIP-K Tahun 2025
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, memaparkan capaian KIP-K hingga September 2025.
Menurutnya, program ini telah menjangkau 861.341 mahasiswa di seluruh Indonesia dengan realisasi anggaran Rp11,8 triliun, atau 82,5 persen dari total alokasi Rp14,98 triliun.
“Target tahun ini adalah 1,04 juta penerima, termasuk 200 ribu mahasiswa baru. Program ini tidak hanya menanggung biaya kuliah (UKT/SPP), tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan, sesuai dengan indeks wilayah perguruan tinggi masing-masing,” jelas Togar.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi data KIP Kuliah dan PIP agar penerima benar-benar tepat sasaran.
“Kami telah mengintegrasikan data pemegang KIP SMA, DTKS, dan PPKE dengan sistem PDDikti. Proses verifikasi yang ketat memastikan bantuan benar-benar diterima mahasiswa berpotensi akademik namun terbatas secara ekonomi,” tambahnya.
Tantangan Program PIP di Pendidikan Dasar dan Menengah
Puslapdik Kemendikdasmen yang diwakili Sofiana Nurjanah mengungkapkan capaian Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah menjangkau 18,5 juta siswa pada tahun 2025.
Anggaran yang disiapkan mencapai Rp13,35 triliun. Meski demikian, Sofiana mengakui masih ada sejumlah kendala teknis, seperti data siswa yang tidak valid, keterlambatan aktivasi rekening, hingga masalah ketepatan sasaran penerima.
Kendati demikian, PIP tetap menjadi penopang penting bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka bisa terus melanjutkan pendidikan dasar dan menengah tanpa hambatan finansial.
Dukungan Beasiswa LPDP untuk Pendidikan Tinggi
Dari sisi pendidikan tinggi, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, menjelaskan kontribusi lembaganya dalam mendukung akses pendidikan lanjutan.
Hingga 2025, LPDP telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 92 ribu mahasiswa program S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri.
“Dana abadi pendidikan sudah mencapai Rp154 triliun. Namun, kita masih tertinggal dari negara tetangga dalam jumlah lulusan S2 dan S3 per kapita. Karena itu, percepatan mutlak diperlukan,” kata Dwi Larso.
Menurutnya, percepatan tersebut harus dilakukan dengan strategi menyeluruh agar kualitas pendidikan Indonesia bisa sejajar dengan standar global.
Peran DPD RI dalam Pemerataan Pendidikan
Sebagai lembaga legislatif, DPD RI menegaskan peran strategisnya dalam memastikan program beasiswa menjangkau siswa dan mahasiswa di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
Langkah ini sekaligus mengukuhkan komitmen terhadap amanat konstitusi dan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas menuju Indonesia Emas 2045.
“Dengan optimalisasi PIP, KIP-K, dan LPDP, kita ingin pastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi. Pendidikan harus jadi hak universal, bukan hak istimewa,” tegas Tamsil Linrung.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Akselerasi Pendidikan
Kegiatan Executive Brief ini juga dihadiri pimpinan dan staf DPD RI, tenaga ahli, serta perwakilan penerima manfaat beasiswa.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga. Diskusi yang berlangsung menegaskan pentingnya kolaborasi, baik dalam hal data, pendanaan, maupun evaluasi program.
Dengan integrasi yang lebih kuat, diharapkan setiap rupiah dana pendidikan benar-benar tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Pemerintah dan DPD RI sepakat bahwa keberhasilan program beasiswa akan menjadi tolok ukur keseriusan bangsa dalam menyiapkan generasi unggul.
Pendidikan untuk Semua, Indonesia Emas 2045
Optimalisasi beasiswa KIP-K, PIP, dan LPDP menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan adalah agenda besar yang tidak bisa ditunda.
Beasiswa tidak lagi dipandang sekadar bantuan, melainkan fondasi strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dengan dukungan pemerintah, pengawasan DPD RI, serta sinergi lintas lembaga, cita-cita menghadirkan generasi cerdas, berdaya saing, dan berkarakter kuat semakin dekat untuk diwujudkan. Pendidikan, sekali lagi, menjadi hak setiap anak bangsa, bukan keistimewaan bagi segelintir orang.
Rekomendasi
